Senin, 07 Januari 2013

NILAI TUKAR RUPIAH DAN INFLASI DI INDONESIA


Makalah Perekonomian Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Bila ditinjau dalam jangka panjang, sejak kemerdekaan, upaya Pemerintah Indonesia menjaga kestabilan mata uang telah menuju ke arah yang lebih baik. Prof. M. Sadli,2005, mengungkapkan bahwa inflasi di Indonesia tinggi sekali di zaman PresidenSukarno, karena kebijakan fiskal dan moneter sama sekali tidak prudent (kalau perluuang, cetak saja). Di zaman Suharto pemerintah berusaha menekan inflasi akan tetapitidak bisa di bawah 10% setahun rata-rata, antara lain oleh karena Bank Indonesia masih punya misi ganda, antara lain sebagai agent of development, yang bisa mengucurkankredit likuiditas tanpa batas. Baru di zaman reformasi, mulai di zaman Presiden Habibiemaka fungsi Bank Indonesia mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Tetapi karenasejarah dan karena inflationary expectations masyarakat (yang bertolak ke belakang,artinya bercermin kepada sejarah) maka ³inflasi inti´ masih lebih besar daripada 5 persen setahun.Pada tahun 1990-an, Pemerintahan Soeharto juga sebenarnya telah mampu menjagatingkat inflasi dengan rata-rata di bawah 10%. Hanya saja ketika memasuki masa krisismoneter Indonesia dan Asia 1997 Inflasi kembali meningkat menjadi 11,10% dankemudian melompat menjadi 77,63% pada tahun 1998, di mana saat itu nilai tukar rupiah juga anjlok dari Rp 2.909,- per dolar AS (1997) menjadi Rp 10.014,- per dolar AS (1998). Setelah itu Pemerintahan Habibie melakukan kebijakan moneter yang sangatketat dan menghasilkan tingkat inflasi yang (paling) rendah yang pernah dicapai yaitusebesar 2,01% pada tahun 1999.Selanjutnya pada tahun 2000 hingga 2006 Inflasi terus terjadi dengan nilai yangterbilang tinggi, yaitu dengan rata-rata mencapai 10%. Inflasi tahun 2005 dengan nilaisebesar 17,11% adalah inflasi tertinggi pasca krisis moneter Indonesia (1997/1998),tekanan akan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan menjadifaktor utama tingginya inflasi tahun 2005. Tingginya harga minyak di pasar internasional menyebakan Pemerintah berusaha untuk menghapuskan subsidi BBM. Hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi makro ekonomi Indonesia mengingat konsumsi BBM mencapai 47.4 % (tahun 2000) dari total konsumsi energi Indonesia.Inflasi bergerak pada angka yang sangat mendekati yaitu 6,60% (2006) dan 6,59%(2007). Bila saja inflasi yang terjadi pada tahun 2005 dapat diabaikan dengan alasan bahwa BBM sebagai faktor utama yang mempengaruhi inflasi tahun 2005 berada diluar kendali Pemerintah, maka tingkat inflasi dalam 2000-2006 tahun terakhir dapatdikatakan cukup terkendali.Pemerintah (pasca reformasi) sepertinya telah berusaha keras menjaga tingkat inflasi,namun berbagai tekanan dari dalam dan luar negeri pasca reformasi (1997) masih sangattinggi mempengaruhi pergerakan perekonomian Indonesia. Inflasi yang terjadi diIndonesia masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi Malaysia danThailand yang berkisar 2%, bahkan Singapura yang berada di bawah 1%. Bila sektor-sektor riil dalam negeri tidak dibangkitkan maka upaya di sektor moneter menjaga kestabilan makro ekonomi dalam jangka panjang hanya akan menjadi hal yang sia-sia.

Ditambah lagi krisis ekonomi menghantam Indonesia pada pertengahan 1997, kinerja pasar modal mengalami penurunan tajam bahkan diantaranya mengalami kerugian. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi investor untuk melakukan investasi di pasar modal khususnya saham, dan akan berdampak terhadap harga pasar saham di bursa. Selain itu krisis ekonomi juga menyebabkan variabe-variabel ekonomi, seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar maupun pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan yang cukup tajam. Suku bunga meningkat sampai mencapai angka 68,76% pertahun pada tahun 1998, demikian juga inflasi mencapai angka 77% pertahun (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 1998).

Seperti diketahui, sebelum krisis ekonomi 1997/98, perekonomian Indonesia dapat dikatakan berada dalam tren yang cenderung terus membaik. Nilai tukar rupiah selalu dijaga untuk tetap stabil terhadap dollar AS, kecuali pada saat terpaksa dilakukan devaluasi terhadap dollar Amerika Serikat.Kebijakan menjaga stabilitas rupiah tersebut, tidak saja berhasil mempertahankan fluktuasi nilai rupiah, sehingga tidak pernah terdepresiasi lebih dari 5 persen, namun juga mampu menekan laju inflasi di bawah angka 10 persen. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkatan yang relatif tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

Dilanjutkan tahun 1998 yang merupakan awal runtuhnya perekonomian nasional Indonesia, ditandai dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Indonesia yang mengakibatkan hampir semua kegiatan ekonomi terganggu. Dampak lain dari menurunnya kepercayaan masyarakat berimbas, sampai ke pasar modal. Harga-harga saham menurun secara tajam sehingga menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi investor.

Proses globalisasi akhir-akhir ini, menyebabkan sebagian besar Negara menaruh perhatian besar terhadap pasar modal karena memiliki peran penting dan strategis bagi ketahanan ekonomi suatu negara. Pasar modal yang ada di Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang (emerging market) yang dalam perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makroekonomi secara umum.

B. Tujuan Penulisan


Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “ Untuk mengetahui nilai tukar rupiah dan inflasi di Indonesia ”.


BAB II
LANDASAN TEORI


2.1 Nilai Tukar Rupiah (KURS)

Menurut Adiningsih, dkk (1998: 155), nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, nilai tukar rupiah terhadap Euro, dan lain sebagainya. Kurs merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham maupun di pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi portofolio.

Kurs merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham maupun di pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi portofolio. Terdepresiasinya kurs rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika memiliki pengaruh yang negatif terhadap ekonomi dan pasar modal (Sitinjak dan Kurniasari, 2003).

Menurut Mohamad Samsul (2006: 202), perubahan satu variabel makro ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham, yaitu suatu saham dapat terkena dampak positif sedangkan saham lainnya terkena dampak negatif. Misalnya, perusahaan yang berorientasi impor, depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang tajam akan berdampak negatif terhadap harga saham perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang berorientasi ekspor akan menerima dampak positif dari depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Ini berarti harga saham yang terkena dampak negatif akan mengalami penurunan di Bursa Efek Indonesia (BEI), sementara perusahaan yang terkena dampak positif akan mengalami kenaikan harga sahamnya. Selanjutnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga akan terkena dampak negatif atau positif tergantung pada kelompok yang dominan dampaknya.

Kurs mata uang menunjukkan harga mata uang apabila ditukarkan dengan mata uang lain. Penentuan nilai kurs mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain ditentukan sebagai mana halnya barang yaitu oleh permintaan dan penawaran mata uang yang bersangkutan. Hukum ini juga berlaku untuk kurs rupiah, jika demand akan rupiah lebih banyak daripada suplainya maka kurs rupiah ini akan terapresiasi, demikian pula sebaliknya. Apresiasi atau depresiasi akan terjadi apabila negara menganut kebijakan nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate) sehingga nilai tukar akan ditentukan oleh mekanisme pasar (Kuncoro, 2001).

Saat ini sebagian besar bahan baku bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia masih mengandalkan impor dari luar negeri (www.kompas.com). Ketika mata uang rupiah terdepresiasi, hal ini akan mengakibatkan naiknya biaya bahan baku tersebut. Kenaikan biaya produksi akan mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Bagi investor, proyeksi penurunan tingkat laba tersebut akan dipandang negatif (A.K Coleman dan K.A Tettey, 2008). Hal ini akan mendorong investor untuk melakukan aksi jual terhadap saham-saham yang dimilikinya. Apabila banyak investor yang melakukan hal tersebut, tentu akan mendorong penurunanIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersebut dipengaruhi baik oleh faktor ekonomi maupun non ekonomi. Faktor ekonomi terutama akibat melemahnya nilai tukar, dan melemahnya kinerja bursa regional. Sementara faktor non ekonomi yang mempengaruhi melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terutama bersumber dari meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap stabilitas keamanan dan politik selama 2001, terjadinya tragedi World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat 11 September 2001 yang diikuti oleh aksi anti Amerika di sejumlah kota besar.

Tabel 1.2
Kurs Tengah Rp Terhadap Dolar Amerika
Periode Januari 1999 – Juni 2010

                                           Tabel                         Kurs Tengah Rp terhadap US$
                                             1999                                             7.100
                                             2000                                             9.595
                                             2001                                            10.400
                                             2002                                             8.940
                                             2003                                             8.465
                                             2004                                             9.920
                                             2005                                             9.830
                                             2006                                             9.020
                                             2007                                             9.376
                                             2008                                            11.092
                                             2009                                            10.358
                                             2010                                              9.181

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, beberapa tahun

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kurs rupiah terhadap dolar mengalami fluktuasi dari Januai 1999 hingga Juni 2010. Tahun 1999 nilai rupiah menguat terhadap dolar dibanding tahun sebelumnya, namun pada tahun 2000 nilai rupiah melemah kembali menjadi Rp 9.595 per dolar. Sejak memasuki tahun 2002, kurs

rupiah relatif stabil dengan mengarah penguatan. Sejalan dengan penguatan kurs rupiah kinerja pasar modal juga menunjukkan perbaikan dimana pada akhir 2003, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai 691,9poin atau menguat 62,8% dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya.

2.2 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu / dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lainnya (Boediono, 1999: 155).

Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang secara umum yang terjadi terus menerus. Tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi yang diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Pengukuran yang digunakan adalah dalam satuan persen.

Samuelson (1995: 572) menyatakan bahwa tingkat inflasi adalah meningkatnya arah barang secara umum yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (prosentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dar suatu periode satu ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya (Sadono, 2002: 15).

Eduardus Tandelilin (2001:214) melihat bahwa peningkatan inflasi secara relatif merupakan signal negatif bagi pemodal di pasar modal. Hal ini dikarenakan peningkatan inflasi akan meningkatkan biaya perusahaan Sirait dan D. Siagian (2002: 227), mengemukakan bahwa kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh investor.


BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Nilai Tukar Rupiah

Didalam teori maupun kenyataannya ternyata nilai tukar rupiah memegang peran penting dalam hubungan bilateral misalnya dalam dunia Ekspor – impor, harga saham, dan variable makro ekonomi yang lain. Kita ambil contoh harga saham, apabila bila harga saham terkena dampak akibat adanya pergeseran nilai tukar rupiah maka efek tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh perusahaan yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tetapi juga akan mempengaruhi pergerakan dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dan apabila kondisi ini juga tidak cenderung membaik maka akan menimbulkan efek yang lebih parah lagi sebagai contoh hutang negara. Untuk melihat perkembangan pasar modal Indonesia salah satu indicator yang sering digunakan adalah IHSG, yang merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh BEI. Indikator pasar modal ini dapat berfluktuasi seiring dengan perubahan indikator-indikator makro yang ada. Seiring dengan indikator pasar modal, indikator ekonomi makro juga bersifat fluktuatif. Adanya krisis ekonomi global memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi pasar modal Indonesia. Krisis ekonomi global yang lebih popular disebut krisis ekonomi keuangan yang terjadi di Amerika jelas-jelas memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi sebagian besar negara termasuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar tujuan ekspor Indonesia dilakukan di pasar Amerika dan tentu saja hal ini sangat mempengaruhi terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Salah satu dampak yang paling berpengaruh dari krisis ekonomi global yang terjadi di Amerika adalah nilai tukar rupiah yang semakin terdepresiasi terhadap dolar Amerika, IHSG yang semakin merosot dan tentu saja kegiatan ekspor Indonesia yang terganjal dan terhambat akibat berkurangnya permintaan dari pasar Amerika itu sendiri. Selain itu penutupan selama beberapa hari serta penghentian sementara perdagangan saham di BEI merupakan salah satu dampak yang paling nyata dan pertama kalinya sepanjang sejarah, yang tentunya dapat merefleksikan betapa besar dampak dari permasalahan yang bersifat global ini.

Pasar modal merupakan salah satu alat penggerak perekonomian di suatu negara, karena pasar modal merupakan sarana pembentuk modal dan akumulasi dana jangka panjang yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggerakan dana guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, pasar modal juga merupakan representasi untuk menilai kondisi.

Perusahaan di suatu negara, karena hampir semua industri di suatu Negara terwakili oleh pasar modal. Pasar modal yang mengalami peningkatan (bullish) atau mengalami penurunan (bearish) terlihat dari naik turunnya harga harga saham yang tercatat yang tercermin melalui suatu pergerakan indeks atau lebih dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham (perusahaan/emiten) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertumbuhan investasi di suatu negara akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Semakin baik tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduknya. Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi ini umumnya ditandai dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, maka akan semakin banyak orang yang memiliki kelebihan dana, kelebihan dana tersebut dapat, dimanfaatkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagagangkan di pasar modal.

Banyak teori dan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa pergerakan IHSG dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti faktor yang berasal dari luar negeri (eksternal) dan faktor yang berasal dari dalam negeri (internal). Faktor yang berasal dari luar negeri tersebut bisa datang dari indeks bursa asing negara lain (Dow Jones, Hang Seng,Nikkei, dll), tren perubahan harga minyak dunia, tren harga emas dunia, sentimen pasar luar negeri, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam negeri bisa datang dari nilai tukar atau kurs di suatu negara terhadap negara lain, tingkat suku bunga dan inflasi yang terjadi di negara tersebut, kondisi sosial dan politik suatu negara, jumlah uang beredar dan lain sebagainya. Pada umumnya bursa memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja bursa efek lainnya adalah bursa efek yang tergolong maju seperti bursa Amerika, Jepang, Inggris, dan sebagainya. Selain itu bursa efek yang berada dalam satu kawasan juga dapat mempengaruhi karena letak geografisnya yang saling berdekatan seperti, Indeks STI di Singapura, Nikkei di Jepang, Hang Seng di Hong Kong, Kospi di Korea Selatan, KLSE di Malaysia, dan lain sebagainya.

3.1.1 Penentuan Nilai Tukar
Ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu (Madura, 1993):
1) Faktor Fundamental
Faktor fundamental berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar dan intervensi bank sentral.

2) Faktor Teknis
Faktor teknis berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran devisa pada saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valuta asing akan terapresiasi, sebaliknya apabila ada kekurangan permintaan, sementara penawaran tetap maka nilai tukar valuta asing akan terdepresiasi.

3) Sentimen Pasar
Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal.

3.1.2 Sejarah Perkembangan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia
Berdasarkan sejarah, negara Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu:
  1. Sistem kurs tetap (1970 - 1978)
Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar kurs resmi Rp. 250/dolar Amerika sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing.

  1. Sistem mengambang terkendali (1978 - Juli 1997)

Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada system sekeranjang mata uang (basket of currencies). Kebijakan ini diterapkan bersama dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 1978. Dengan sistem ini, bank Indonesia menetapkan kurs indikasi (pembatas) dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Bank Indonesia hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau bawah dari spread.

  1. Sistem kurs mengambang (14 Agustus 1997 - sekarang)

Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US dolar semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka bank Indonesia memutuskan untuk menghapus rentang intervensi (sistem nilai tukar mengambang terkendali) dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate) pada tanggal 14 Agustus 1997. Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi bank Indonesia terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri.

Menurut Kuncoro (2001: 26-31), ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu:

1. Sistem kurs mengambang (floating exchange rate)
Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu :

  1. Mengambang bebas (murni)
Dimana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan bank sentral/otoritas moneter. Sistem ini sering disebut clean floating exchange rate, di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs.

  1. Mengambang terkendali (managed or dirty floating exchange rate)
Dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valuta asing untuk mempengaruhi pergerakan kurs.

2. Sistem kurs tertambat (pegged exchange rate).
Dalam sistem ini, suatu negara mengkaitkan nilai ukar mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama “Menambatkan“ ke suatu mata uang berarti nilai tukar mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya.

3. Sistem kurs tertambat merangkak (crawling pegs).
Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai tukar mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam.

4. Sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies).
Banyak negara terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai tukar mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu Negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam “keranjang“ umumnya ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan Negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda.

5. Sistem kurs tetap (fixed exchange rate).
Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit.

3.2 Inflasi
Kenaikan barang ini dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain:
a. Indeks biaya hidup, Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index),
b. Indeks Harga Perdagangan Besar (Wholesale Price Index), dan GNP Deflator.

Inflasi adalah suatu variabel ekonomi makro yang dapat sekaligus menguntungkan dan merugikan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan peningkatan inflasi akan meningkatkan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan turun. Secara langsung, inflasi mengakibatkan turunnya profitabilitas dan daya beli uang. Secara tidak langsung inlasi mempengaruhi lewat perubahan tingkat bunga.

kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh investor. Di sisi perusahaan, terjadinya peningkatan inflasi, dimana peningkatannya tidak dapat dibebankan kepada konsumen, dapat menurunkan tingkat pendapatan perusahaan. Hal ini berarti resiko yang akan dihadapi perusahaan akan lebih besar untuk tetap berinvestasi dalam bentuk saham, sehingga permintaan terhadap saham menurun. Inflasi dapat menurunkan keuntungan suatu perusahaan sehingga sekuritas di pasar modal menjadi komoditi yang tidak menarik. Hal ini berarti inflasi memiliki hubungan yang negatif dengan return saham.Tidak hanya untuk capital gain semata efek yang ditimbulkan inflasi, kenaikan inflasi bias memicu adanya pengangguran efek dari pengurangan pegawai dari perusahaan yang disebabkan adanya capital gain tersebut.

Sedangkan, penurunan inflasi akan membuat perusahaan memperoleh profitabilitas lebih besar karena harga bahan baku menjadi lebih murah dengan asumsi harga penjualan tetap atau bahkan naik.Dengan diharapkannya nilai inflasi rendah maka akan terciptanya GDP yang baik, tentunya nilai ini dapat dirasakan oleh semua sektor.

Dalam praktek, inflasi dapat diamati dengan mengamati gerak dari indek harga. Tetapi di sini harus diperhitungkan ada tidaknya suppressed inflation (inflasi yang ditutupi).Akibat inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara rieltingkat pendapatannya juga menurun. Jadi, misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5% sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara riel pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya relatif akan menurunkandaya beli sebesar 5% juga, Putong (2002: 254).


3.2.1 Rumus Menghitung Inflasi

Adapun rumus untuk menghitung inflasi adalah:1.

1. In = IHKn + IHKn-1 / IHKn-1 x 100%
2. In = DFn + DFn-1 / DFn-1 x 100%

Dimana :

In adalah inflasi,

IHKn adalah harga konsumen tahun dasar (dalam hal ini nilainya 100),

IHKn-1 adalah indeks harga konsumen tahun berikutnya.

Dfn adalah GNP atau PDB deflator tahun berikutnya,

Dfn-1adalah GNP atau PDB deflator tahun awal(sebelumnya).


3.2.2 Jenis Inflasi

1. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama,Putong (2002: 260), yaitu:
  1. Inflasi merayap/rendah (creeping Inflation), yaitu inflasi yang besarnya kurangdari 10% pertahun.
  2. Inflasi menengah (galloping inflation) besarnya antara 10-30% pertahun.
  3. Inflasi berat (high inflation), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% pertahun.
  4. Inflasi sangat tinggi (hyper inflation), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknyaharga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%).

2. Berdasarkan sebabnya inflasi dibagi menjadi 2, Putong (2002: 260), yaitu:
  1. Demand Pull Inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhanyang tinggi di satu pihak, di pihak lain kondisi produksi telah mencapaikesempatan kerja penuh (full employment), akibatnya adalah sesuai denganhukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, makaharga akan naik.
  2. Cost Push Inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan,nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh / menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuatdan sebagainya).

Akibat dari kedua macam inflasi tersebut, dari segi kenaikan harga output, tidak berbeda, tetapi dari segi volume output (GDP riil) ada perbedaan. Dalam kasusdemand inflation, biasanya ada kecenderungan untuk output (GDP riil) menaik bersama-sama dengan kenaikan harga umum. Sebaliknya dalam kasus cost inflation, biasanya kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang(kelesuan usaha). Perbedaan yang laindari kedua proses inflasi ini terletak padaurutan dari kenaikan harga. Dalam demand inflation kenaikan harga barang akhir (output) mendahului kenaikan barang-barang input dan harga-harga faktor produksi(upah dan sebagainya). Sebaliknya, dalam cost inflation kita melihat kenaikan harga barang-barang akhir (output) mengikuti kenaikan harga barang-barang input/faktor produksi.Kedua macam inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktek dalam bentuk yangmurni. Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia adalahkombinasi dari kedua macam inflasi tersebut, dan seringkali keduanya salingmemperkuat satu sama lain, Boediono (1982: 157-158).

3. Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi 2, Putong (2002: 260), yaitu:
  1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) yang timbul karenaterjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat padaanggaran belanja negara.
  2. Inflasi yang berasal dari luar negeri, karena negara-negara yang menjadi mitradagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, harga-harga barang dan jugaongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harusmengimpor barang tersebut maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal.
3.2.3 Dampak Inflasi

1. Bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik,sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi ada masyarakatyang berlebihan uang memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauanyang ditimbulkannya.
2. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush,akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup atau bangkrut, ataurendahnya dana investasi yang tersedia.
3. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terusmenerus naik.
4. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yangmasyarakatnya memiliki banyak uang.
5. Bila inflasi berkepanjangan, maka produsen banyak yang bangkrut karena produknyarelatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.
6. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.
7. Dampak positif dari inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah (highend)yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah prestise).
8. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakanseefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.
9. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadisemakin dipercaya dan tangguh.
10. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha, Putong (2002: 263-264).


3.2.4 Cara Mencegah dan Mengatasi Inflasi

Dengan menggunakan persamaan Irving Fisher MV=PQ, dapat dijelaskan bahwa inflasitimbul karena MV naik lebih cepat daripada Q. Jadi untuk mencegah inflasi variabel Matau V harus dikendalikan, lalu volume Q ditingkatkan. Untuk mengatur M, V, dan Qdapat dilakukan dengan berbagi kebijakan Nopirin (2005: 34-35), yaitu:

  1. Kebijaksanaan Moneter
a. Mengatur jumlah uang yang beredar (M). Salah satu komponennya adalah uanggiral. Uang giral dapat terjadi dalam dua cara, yaitu seseorang memasukkan uangkas ke bank dalam bentuk giro dan seseorang memperoleh pinjaman dari bank berbentuk giro, yang kedua ini lebih inflatoir. Bank sentral juga dapat mengatur uang giral dengan menaikkan cadangan minimum, sehingga uang beredar lebihkecil. Cara lain yaitu menggunakan discount rate.

b. Memberlakukan politik pasar terbuka (jual/beli surat berharga), dengan menjualsurat berharga, bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar.

  1. Kebijakan Fiskal
Dengan cara pengurangan pengeluaran pemerintah serta menekan kenaikan pajak yang dapat mengurangi penerimaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

  1. Kebijakan yang Berkaitan dengan Output
Dengan menaikkan jumlah output misal dengan cara kebijaksanaan penurunan beamasuk sehingga impor barang meningkat atau penaikan jumlah produksi, bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

  1. Kebijaksanaan Penetuan Harga dan Indexing
Dengan penentuan ceiling harga, serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji/upah (dengan demikian gaji/upah secara riil tetap). Kalau indeks harga naik,maka gaji/upah juga naik, begitu pula kalau harga turun.

  1. Sanering
Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan,reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain: Penurunan nilai uang, Pembekuansebagian simpanan pada bank ± bank dengan ketentuan bahwa simpanan yangdibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.

  1. Devaluasi
Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilaimata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan denganmenurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi jugamerujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadapmata uang asing.

3.2.5 Perkembangan Inflasi di Indonesia

Seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya, fenomenainflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai penyakit ekonomi makro yangmeresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Memang, menjelang akhir pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekansampai pada single digit, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihatdari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderitaakibat inflasi. Lebih-lebih setelah semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudiandiikuti oleh krisis ekonomi, yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka inflasi cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari75 % pada tahun 1998), dan diperparah dengan semakin besarnya presentase golonganmasyarakat miskin.Sehingga bisa dikatakan, bahwa meskipun angka inflasi di Indonesia termasuk dalamkatagori tinggi, tetapi dengan meninjau presentase golongan masyarakat ekonomi bawahyang menderita akibat inflasi cukup besar, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwainflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari hyperinflation.

3.2.6 Sumber-sumber Inflasi di Indonesia

Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebabtimbulnya inflasi di Indonesia, yaitu:

  1. Jumlah uang beredar Menurut sudut pandang kaum moneteris jumlah uang beredar adalah factor utama penyebab timbulnya inflasi di Indonesia. Sejak tahun 1976 presentase uang kartalyang beredar (48,7%) lebih kecil dari pada presentase jumlah uang giral yang beredar (51,3%). Sehingga, mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia. Juga, mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia, dan semakin meluasnya monetisasidalam kegiatan perekonomian subsistence, akibatnya memberikan kecenderunganmeningkatnya laju inflasi.

Menurut data yang dihimpun dalam Laporan Bank Dunia, menunjukan laju pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar di Indonesia pada periode tahun 1980-1992 relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan,tingkat inflasi Indonesia juga relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negaraASEAN lainnya (kecuali Filipina). Kenaikkan jumlah uang beredar di Indonesia padatahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an lebih disebabkan oleh pertumbuhan kreditlikuiditas dan defisit anggaran belanja pemerintah. Pertumbuhan ini dapat merupakanefek langsung dari kebijaksanaan Bank Indonesia dalam sector keuangan (terutamadalam hal penurunan reserve requirement).

  1. Defisit Anggaran Belanja PemerintahSeperti halnya yang umum terjadi pada negara berkembang, anggaran belanja pemerintah Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit, meskipun Indonesiamenganut prinsip anggaran berimbang. Defisitnya anggaran belanja ini banyak kalidisebabkan oleh hal-hal yang menyangkut ketegaran struktural ekonomi Indonesia,yang acapkali menimbulkan kesenjangan antara kemauan dan kemampuan untuk membangun.Selama pemerintahan Orde Lama defisit anggaran belanja dibiayai dari dalam negeridengan pencetakan uang baru, mengingat orientasi kebijaksanaan pembangunanekonomi yang inward looking policy, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yanghebat. Tetapi sejak era Orde Baru, deficit anggaran belanja ini ditutup dengan pinjaman luar negeri yang relatif aman terhadap inflasi.Dalam era pemerintahan Orde Baru, kebutuhan terhadap percepatan pertumbuhanekonomi sejak Pembangunan Jangka Panjang I, menyebabkan kebutuhan dana untuk melakukan pembangunan sangat besar. Dengan mengingat bahwa potensimemobilisasi dana pembangunan dari masyarakat (baik dari sektor tabunganmasyarakat maupun pendapatan pajak) di dalam negeri pada saat itu yang sangatterbatas (belum berkembang), juga kemampuan sector swasta yang terbatas dalammelakukan pembangunan, menyebabkan pemerintah harus berperan sebagai motor pembangunan. Hal ini menyebabkan pengeluaran APBN menjadi lebih besar daripada penerimaan rutin. Artinya, peran pengeluaran pemerintah dalam investasi tidak dapat diimbangi dengan penerimaan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengeluaran dan penerimaan negara, atau dapat dikatakan telah terjadi defisitstruktural dalam keuangan negara. Pada saat terjadinya oil booming, era tahun 1970-an, pendapatan pemerintah di sektor migas meningkat pesat, sehingga jumlah uang primer pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kemampuan pemerintah untuk berekspansi investasi di dalam negeri semakin meningkat. Dengan kondisi tingkat pertumbuhan produksi domestik yang relatif lebih lambat, akibat kapasitas produksinasional yang masih berada dalam keadaan under-employment, peningkatan permintaan (investasi) pemerintah menyebabkan terjadi realokasi sumberdaya darimasyarakat ke pemerintah, seperti yang terkonsep dalam analisis Keynes tentanginflasi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya tekanan inflasi.Tetapi, sejak berubahnya orientasi ekspor Indonesia ke komoditi non migas, sejalandengan merosotnya harga minyak bumi di pasar ekspor (sejak tahun 1982),menyebabkan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasionalsemakin berkurang pula, sehingga pemerintah tidak dapat lagi mempertahankan posisinya sebagai penggerak (motor) pembangunan. Dengan kondisi seperti ini,menyebabkan secara bertahap peran sebagai penggerak utama pembangunan nasional beralih ke pihak swasta nasional, dengan demikian sumber tekanan inflasi pun beralihdari pemerintah beralih ke non pemerintah (swasta).Tekanan inflasi pada periode ini lebih disebabkan oleh meningkatnya tingkatagresifitas sektor swasta dalam melakukan ekspansi usaha, yang didukung oleh perkembangan sektor perbankan yang semakin ekspansif pula. Dengan kondisisumberdaya modal domestik yang masih saja relatif terbatas, maka pinjaman luar negeri yang sifatnya non komersial maupun komersial pun semakin meningkat.Akibatnya, tetap saja terjadi defisit anggaran belanja negara dan neraca pembayaran,salah satu sebabnya karena pemerintah tetap saja harus menyediakan infrastruktur dan suprastruktur pembangunan ekonomi yang kebutuhannya semakin meningkat. Peran pemerintah ini dapat dimaklumi karena kemampuan swasta nasional dalam pembangunan infrastruktur ekonomi masih sangat terbatas.
  2. Faktor-faktor dalam Penawaran Agregat dan Luar Negeri
Kelambanan penyesuaian dari faktor-faktor penawaran agregat terhadap peningkatan permintaan agregat ini lebih banyak disebabkan oleh adanya hambatan-hambatanstruktural (structural bottleneck) yang ada di Indonesia. Harga bahan panganmerupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Halini antara lain disebabkan oleh ketegaran structural yang terjadi di sektor pertaniansehingga menyebabkan inelastisnya penawaran bahan pangan. Ketergantungan perekonomian Indonesia yang besar terhadap sector pertanian, yang tercermin oleh peranan nilai tambahnya yang relatif besar dan daya serap tenaga kerjanya yangsedemikian tinggi serta beban penduduk yang cukup tinggi, mengakibatkan harga bahan pangan meningkat pesat. Umumnya, laju penawaran bahan pangan tidak dapatmengimbangi laju permintaannya, sehingga sering terjadi excess demand yangselanjutnya dapat memunculkan inflationary gap. Timbulnyaexcess demand ini disebabkan oleh percepatan pertambahan penduduk yang membutuhkan bahan pangan tidak dapat diimbangi dengan pertambahan output pertanian, khususnya pangan. Di sisi lain, kelambanan produksi bahan pangandisebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah tingkat modernisasi teknologi danmetode pertanian yang kurang maksimal; adanya faktor-faktor eksternal dalam pertanian seperti, perubahan iklim dan bencana alam; perpindahan tenaga kerja pertanian ke sektor non pertanian akibat industrialisasi; juga semakin sempitnya luaslahan yang digunakan untuk pertanian, yang disebabkan semakin banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi sebagai lokasi perumahan; industri; dan pengembangankota.Menurut hasil study empiris yang dilakukan oleh Sri Mulyani Indrawati (1996),adalah:

- Pertama, imported inflation

ini terjadi akibat tingginya derajat ketergantungansektor riil di Indonesia terhadap barang-barang impor, baik capital goods;intermediated good; maupunrow material. Transmisi imported inflation di Indonesiaini terjadi melalui dua hal, yaitu depresiasi rupiah terhadap mata uang asing dan perubahan harga barang impor di negara asalnya. Bila suatu ketika terjadi depresiasirupiah yang cukup tajam terhadap mata uang asing, maka akan menyebabkan bertambah beratnya beban biaya yang harus ditanggung oleh produsen, baik itu untuk pembayaran bahan baku dan barang perantara ataupun beban hutang luar negeriakibat ekspansi usaha yang telah dilakukan. Hal ini menyebabkan harga jual output didalam negeri (khususnya untuk industri subtitusi impor) akan meningkat tajam,sehingga potensial meningkatkan derajat inflasi di dalam negeri. Tetapi, untuk industri yang bersifat promosi ekspor, depresiasi tersebut tidak akan membawadampak buruk yang signifikan.Berkaitan dengan posisi hutang luar negeri Indonesia, pada periode tahun 1990- an,telah membengkak dengan tingkat debt service ratio yang semakin tinggi, yaitu lebihdari 40%, dan presentase tingkat hutang yang bersifat komersial telah melampauihutang non komersial. Menyebabkan, timbulnya hal yang sangat membahayakanketahanan ekonomi nasional, terutama pada sektor finansial, apabila terjadi fluktuasi(memburuknya) nilai tukar (kurs), disamping dapat mengakibatkan tekanan inflasiyang berat, khususnya imported inflation.

- Kedua, administrated goods adalah barang-barang yang harganya diatur danditetapkan oleh pemerintah. Meskipun pengaruhnya secara langsung sangat kecildalam mempengaruhi tingkat inflasi, tetapi secara situasional dan tidak langsung pengaruhnya dapat menjadi signifikan. Contoh, apabila terjadi kenaikan BBM, maka bukan saja harga BBM yang naik, harga barang atau tarif jasa yang terkait denganBBM juga akan ikut dinaikan oleh masyarakat. Akibatnya, dapat memperberattekanan inflasi.

- Ketiga, output gap adalah perbedaan antara actual output (output yang diproduksi)dengan potential output (output yang seharusnya dapat diproduksi dalam keadaan full employment). Adanya kesenjangan (gap) ini terjadi karena faktor-faktor produksiyang dipakai dalam proses produksi belum maksimal dan atau efisien.

- Keempat, interest rate juga merupakan faktor penting yang menyumbang angkainflasi di Indonesia. Memang pada awalnya merupakan hal yang cukupmembingungkan dalam menentukan manakah yang menjadi independent variable atau dependent,antara inflasi dan suku bunga. Tetapi, bila ditilik dari sisi biaya produksi dan investasi (sisi penawaran), maka jelaslah bahwa suku bunga dapatdikatagorikan dalam komponen biaya-biaya tersebut. Dengan relatif tingginya tingkat suku bunga perbankan di Indonesia, menyebabkan biaya produksi dan investasi diIndonesia, yang dibiayai melalui kredit perbankan, akan tinggi juga. Jadi, apabilatingkat suku bunga meningkat, maka biaya produksi akan meningkat, selanjutnyaakan meningkatkan pula harga output di pasar, akibatnya terjadi tekanan inflasi.Akhirnya, relasi antara tingkat suku bunga dan inflasi ini bisa menjadi interest rate- price spiral.

3.2.7 Pengendalian Inflasi di Indonesia

Inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat strukturalekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat monetary policies. Sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari cosh push inflation lebih besar dari pada demand pull inflation. Memang dalam periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya oil booming, tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar. Tetapi haltersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang bersifat struktural ekonomi,sebab pada periode tersebut, masih terjadi kesenjangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat, contohnya di sub sector pertanian, yang dapat meningkatkan derajatinflasi.Pada umumnya pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya mengendalikan tingkat harga umum. Pemerintah Indonesia lebih senangmenggunakan instrumen moneter sebagai alat untuk meredam inflasi, misalnya dengan open market mechanism ataureserve requirement. Tetapi perlu diingat, bahwa pendekatan moneter lebih banyak dipakai untuk mengatasi inflasi dalam jangka pendek,dan sangat baik diterapkan peda negara-negara yang telah maju perekonomiannya, bukan pada negara berkembang yang masih memiliki structural bottleneck. Jadi, apabila pendekatan moneter ini dipakai sebagai alat utama dalam mengendalikan inflasi dinegara berkembang, maka tidak akan dapat menyelesaikan problem inflasi di negara berkembang yang umumnya berkarakteristik jangka panjang.Seperti halnya yang terjadi di Indonesia pada saat krisis moneter yang selanjutnyamenjadi krisis ekonomi, inflasi di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor (imported inflation) dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya,untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka terlebih dahulu harus dilakukan penstabilannilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika. Dalam menstabilkan nilai kurs, pemerintah Indonesia cenderung lebih banyak memainkan instrumen moneter melalui otoritas moneter dengan tight money policy yang diharapkan selain dapat menarik minat para pemegang valuta asing untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia melalui deposito, juga dapat menstabilkantingkat harga umum.

Tight money policy yang dilakukan dengan cara menaikkan tingkatsuku bunga SBI (melalui open market mechanism) sangat tinggi, pada satu sisi akanefektif untuk mengurangi money suplly, tetapi di sisi lain akan meningkatkan suku bungakredit untuk sektor riil. Akibatnya, akan menyebabkan timbulnya cost push inflation karena adanya interest rate-price spiral. Apabila tingkat suku bunga (deposito) perbankan sudah terlalu tinggi, sehingga dana produktif (dana untuk berproduksi atau berusaha) yang ada di masyarakat ikut terserap ke perbankan, maka akan dapatmenyebabkan timbulnya stagnasi atau bahkan penurunan output produksi nasional(disebut dengan Cavallo effect). Lebih lagi bila sampai terjadi negatif spread pada dunia perbankan nasional, maka bukan saja menimbulkan kerusakan pada sektor riil, tetapi juga kerusakan pada industri perbankan nasional (sektor moneter). Jika kebijaksanaanini terus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu menengah atau panjang, makaakan terjadi depresi ekonomi, akibatnya struktur perekonomian nasional akan rusak.Jika demikian halnya, maka sebaiknya kebijaksanaan pengendalian inflasi bukan hanyadilakukan melalui konsep kaum moneterist saja, tetapi juga dengan memperhatikan cara pandang kaum structuralist, yang lebih memandang perlunya mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ada.Dengan berpedoman pada berbagai hambatan dalam pembangunan perekonomianIndonesia yang telah disebutkan di atas, maka perlu berbagai upaya pembenahan, yaitu :

  1. Meningkatkan Supply Bahan PanganMeningkatkan supply bahan pangan dapat dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian pangan. Modernisasi teknologi dan metode pengolahan lahan, serta penambahan luas lahan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan laju produksi bahan pangan agar tercipta swasembada pangan.
  2. Mengurangi Defisit APBN Mungkin dalam masa krisis ekonomi mengurangi defisit APBN tidak dapatdilaksanakan, tetapi dalam jangka panjang (setelah krisis berlalu) perlu dilakukan.Untuk mengurangi defisit anggaran belanja, pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutinnya, terutama dari sektor pajak dengan benar dan tepat karena hal ini juga dapat menekan excess demand. Dengan semakin naiknya penerimaan dalamnegeri, diharapkan pemerintah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pinjaman dana dari luar negeri. Dengan demikian anggaran belanja pemerintahnantinya akan lebih mencerminkan sifat yang relative independent.
  3. Meningkatkan Cadangan DevisaPertama, perlu memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri (current account),terutama pada perdagangan jasa, agar tidak terus menerus defisit. Dengan demikiandiharapkan cadangan devisa nasional akan dapat ditingkatkan. Juga, diusahakan untuk meningkatkan kinerja ekspor, sehingga net export harus semakin meningkat.Kedua, diusahakan agar dapat mengurangi ketergantungan industri domestic terhadap barang-barang luar negeri, misalnya dengan lebih banyak memfokuskan pembangunan pada industri hulu yang mengolah sumberdaya alam yang tersedia didalam negeri untuk dipakai sebagai bahan baku bagi industri hilir. Selain itu juga perlu dikembangkan industri yang mampu memproduksi barang-barang modal untuk industri di dalam negeri.Ketiga, mengubah sifat industri dari yang bersifat substitusi impor kepada yang lebih bersifat promosi ekspor, agar terjadi efisiensi di sektor harga dan meningkatkan net export. Keempat, membangun industri yang mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggidan memiliki kandungan komponen lokal yang relatif tinggi pula.
  4. Memperbaiki dan Meningkatkan Kemampuan Sisi Penawaran AgregatPertama, mengurangi kesenjangan output (output gap) dengan cara meningkatkankualitas sumberdaya pekerja, modernisasi teknologi produksi, serta pembangunan industri manufaktur nasional agar kinerjanya meningkat. Kedua, memperlancar jalur distribusi barang nasional, supaya tidak terjadi kesenjangan penawaran dan permintaan di tingkat regional (daerah). Ketiga, menstabilkan tingkat suku bunga danmenyehatkan perbankan nasional, tujuannya untuk mendukung laju prosesindustrialisasi nasional. Keempat, menciptakan kondisi yang sehat dalam perekonomian agar market mechanism dapat berjalan dengan benar, dan mengurangiatau bahkan menghilangkan segala bentuk faktor yang dapat menyebabkan distorsi pasar. Kelima, melakukan program deregulasi dan debirokrasi di sektor riil karenaacapkali birokrasi yang berbelit dapat menyebabkan high cost economy.


BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

· Semenjak krisis ekonomi menghantam Indonesia pada pertengahan 1997, kinerja pasar modal mengalami penurunan. Kondisi ini akan berdampak terhadap harga pasar saham di bursa, dan menyebabkan variabel-variabel ekonomi, seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar maupun pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan yang cukup tajam.

· Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain.

· Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu / dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lainnya.

· Sejarah Perkembangan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu:1. Sistem kurs tetap (1970 - 1978). 2. Sistem mengambang terkendali (1978 - Juli 1997), dan 3. Sistem kurs mengambang (14 Agustus 1997 - sekarang).

· Baik nilai tukar rupiah maupun inflasi memegang kendali penuh atas pertumbuhan suatu Negara bagi Negara – Negara yang sudah memiliki hubungan Internasional.

· Inflasi digolongkan menurut beberapa cara, dapat menurut laju inflasi (ringan, sedang, berat, hiper inflasi), sebab awalnya (demand atau cost inflation), asalnya (domestic atauimported inflation).

B. Saran

Pertumbuhan ekonomi jelas merupakan refleksi dari meningkatnya kegiatan ekonomi suatu negara. Hal ini berdasarkan perkiraan bahwa elastisitas pasar kerja di Indonesia terhadap depresiasi rupiah tidak sama pada masing-masing sektor ekonomi.

Baik buruknya suatu pertumbuhan ekonomi tidak luput dari peran pemerintah dalam mengatur sistem kinerja yang baik guna melindungi dan menjaga warga negara dan juga pengusaha sebagai asset negara.

Dengan dua pendekatan (moneteristdan strukturalist) pada komposisi yang tepat, makadiharapkan bukan saja dalam jangka pendek inflasi dapat dikendalikan, tetapi juga dalam jangka panjang. Dan, bila ada upaya yang serius untuk memperkecil atau bahkanmenghilangkan hambatan-hambatan struktural yang ada, maka akan berakibat padamembaiknya fundamental ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA


Adiningsih, Sri. 1997. “The Asean Financial Market An Overview”. 22nd Federation of Asean Economic Association (FAEA) Conference Bali-Indonesia 24-25 October 1997.

Atmaja, Adwin. 1999. INFLASI DI INDONESIA: SUMBER-SUMBER PENYEBAB DAN PENGENDALIANNYA, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1,No. 1, Mei 1999.

Bank Indonesia. 2010. Data Inflasi (Online), Diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/moneter/inflasi/data+inflasi/, Pada 11 November 2010.

Boediono. 1982. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro Edisi 4. Yogyakarta : BPFE

Nopirin. 2000. Ekonomi Makro Buku 2, Edisi 1. Yogyakarta : BPFE

Potong, Iskandar. 2002. Ekonomi Mikro dan Makro, Jilid 2. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soleh, Muhammad. 2008. Perkembangan Moneter (Inflasi) Indonesia, (Online), Diakses dari http://muhammadsoleh.blogspot.com/2008/02/perkembangan-moneter-inflasi-indonesia.html, Pada 27 September 2010.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar